Bupati Lebak, Akan Sangsi Tegas ASN Tidak Netral di Pilkada

Hj. Iti Octavia Jayabaya Bupati Lebak, Saat Memberikan Sambutan di Acara Jalan Sehat di Alun-alun Rangkasbitung

LEBAK, Minggu ( 29 Oktober 2017 ) suaraindonesia-news.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung telah dilaksanakan di Kabupaten Lebak, diawali Tahun 2008, kemedian tahun 2013 dan yang akan datang akan digelar pada tahun 2018, tepatnya tanggal 27 Juni 2018 yang akan dilaksanakan secara serentak di 171 Daerah di Indonesia.

Dengan berbekal 2 kali melaksanakan Pilkada Langsung, Bupati Lebak Hj. Iti Octavia Jayabaya berharap agar pelaksanaan Pilkada dapat terus meningkat secara kualitas sejalan dengan peingkatan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Saya ingin segala potesni konfil dan permasalahan yuang masih kerap terjadi harus dapat kita antisipasi dan cegah dengan menghindari pemilihan dan tindakan yang kurang baik dalam pelaksanaannya nanti” Kata Iti Octavia Jayabaya Kepada Media usai kegiatan Jalan Sehat yang digelar KPU Lebak, Minggu (29/10).

Lebih jauh Iti Octavia Jayabaya , menjelaskan bahwa potensi konflik tersebut seperti  validitas daftar pemilih, kampanye berita bohong dengan menyebarkan hoax (black champagne), isu politik sara, money politik serta netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyelenggara.

Baca Juga: Dongkrak Partisipasi di Pilkada, KPU Lebak Gelar Jalan Sehat

Khusus terkait netralitas ASN Bupati Lebak, akan segera membuat surat edaran. Iti Octavia Jayabaya mengatakan bahwa untuk ASN yang tidak netral dalam pelaksaanaan pilkada nanti akan diberikan hukuman sesuai dengan aturan yang ada.

Seperti diketahui bahwa hukuman disiplin sedang diberikan kepada ASN yang terbukti memberikan dukungan kepada calon kepala daerah-wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye. Serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

hukuman sedang ini berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, hingga penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Sedangkan hukuman disiplin berat dijatuhkan kepada ASN yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah-wakil kepala daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye. Kemudian, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Hukuman berat ini berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat sebagai ASN, hingga pemberhentian dengan tidak hormat sebagai ASN.

Menanggapi hal tesebut, ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Lebak, Ade Jurkoni memberikan apreseasinya kepada Pimpinan Daerah, menurut Ade, selaku Kepala Daerah , Bupati wajib mengingatkan setiap ASN untuk tidak berpihak terhadap segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam pelaksanaan Pilkada nanti.

“ini tindakan bagus, bupati harus tegas untuk terus meningatkan bawahannya (ASN), untuk menjaga netralitasnya” Kata Ade.

Ade juga mengatakan bahwa setiap ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, DPR/DPD/DPRD, atau kepala daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye. Kemudian menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN, serta mengerahkan ASN lain dan sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. (A.Kohar /Jafar )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here