Bupati Jember : Pelebaran Jalan Menuju Bandara Itu Sudah Masuk Masterplan

Bupati Jember, dr. Faida, MMR usai diwawancara pada Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi. (Foto: Guntur Rahmatullah)

JEMBER, Kamis (13/9/2018) suaraindonesia-news.com – Proyek pelebaran jalan menuju Bandara Notohadinegoro Jember yang dihentikan oleh pihak Kebun Mumbulsari PTPN XII dengan alas an bahwa pelebaran tersebut belum masuk dalam masterplan pengembangan Bandara Notohadinegoro menjadi Bandara Sub-Embarkasi Haji Antara dibantah oleh Bupati Jember, dr. Faida, MMR.

Faida dengan tegas mengatakan bahwa pelebaran jalan tersebut sudah masuk dalam masterplan dan telah tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman yang diteken oleh Bupati Jember, Dirut Angkasa Pura II dan Dirut PTPN XII pada 6 Juli 2018 lalu di Jakarta.

“Itu memang sudah dimasukkan dalam masterplan dan masterplan itu sudah tidak ada perubahan lagi. Dari pihak PTPN XII Pusat tidak menghambat tapi saya tidak tahu hal-hal apa yang memberati sehingga sampai ada penghentian pelebaran jalan tersebut,” terang Faida usai Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pendapa Wahyawibawagraha, tadi siang.

Baca juga : Pengembangan Bandara Notohadinegoro, PTPN XII Terkesan Plin-plan

Bahkan menurutnya, Kejaksaan Negeri setempat telah melakukan legal opinion yang menjamin bahwa proyek ini tidak ada hambatan hukum.

“Kemarin dikatakan tidak ada masterplan itu tidak benar, masterplan pada 2017 sudah ada, dan itulah sebabnya dari Kementerian Perhubungan bisa menganggarkan Rp. 380 milyar, namun karena tanahnya ini milik BUMN dalam hal ini PTPN XII maka Presiden Joko Widodo mengambil keputusan yang melaksanakan adalah Angkasa Pura II jadi BUMN to BUMN sinergi dengan Pemerintah Daerah,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, pihak kebun Mumbulsari PTPN XII menghentikan proyek pelebaran jalan dari yang semula 3,5 meter menjadi 7 meter. Manajer Kebun Mumbulsari, Kishartono beralasan bahwa pemberhentian tersebut dilakukannya karena menurutnya proyek pelebaran jalan tersebut belum dimasukkan dalam masterplan pengembangan bandara menjadi bandara sub-embarkasi haji antara.

“Pelebaran jalan harus juga masuk masterplan, selama ini yang masuk masterplan adalah Bandara saja, belum akses jalan,” terang Kishartono, Kamis (30/8/2018) lalu.

Kishartono menegaskan bahwa pihaknya mendukung proyek pengembangan Bandara Notohadinegoro ini, namun semua harus dilandaskan pada asas GCG (Good Corporate Governance).

“PTPN XII hanya meminta master plan. Kalau akses jalan itu dimasukkan master plan, insya Allah boleh,” pintanya.

Reporter : Guntur Rahmatullah
Editor : Amin
Publisher : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here