Bupati Halsel Mangkir Dari Panggilan Direskrimum Polda Malut

Bupati Halsel Bahrain Kasuba

Reporter: Ipul

Ternate Malut, Selasa (6/12/2016) suara indonesia-news.com -Mangkirnya Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba dari panggilan polisi berpotensi membuat dirinya bisa dipanggil secara paksa. Namun, hal itu bisa dilakukan bila Bahrain tidak kunjung datang memenuhi panggilan polisi pada pemanggilan ketiga.

“Kalau tidak hadir yang pertama, kan bisa dipanggil yang kedua. Kalau sampai yang ketiga tetap tidak kunjung datang juga bisa dipanggil paksa,” kata Kosultan Hukum Rechtstaat Law Firm Maluku Utara Hendara Kasim saat dihubungi suara indonesia-news, Senin (5/12).

Hendera menilai, pemanggilan yang dilayangkan oleh penyidik dari lembaga penegak hukum merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi, tidak terkecuali bagi bupati. Hal itu bersifat wajib karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan memenuhi panggilan, ujar Hendera, seorang saksi dianggap sudah mendukung upaya mencari titik terang dari sebuah kasus yang tengah terjadi.

Dia mengatakan, berdasarkan ketentuan KUHP Pasal 7 ayat (1) huruf g jo, dan UU Kepolisian serta Pasal 16 huruf f menyebutkan salah satu kewenangan penyidik adalah memanggil dan meminta keterangan siapapun dalam setiap kasus. Bupati selaku pejabat harus kooperatif karena berhubungan dengan sumpah jabatan.

Hendra menyebut bupati diindikasikan mangkir pemeriksaan terkait peristiwa penaikan bendera Republik Rakyat Tiongkok (RRT) harus dilihat dalam dua hal. Pertama, bupati diragukan nasionalisme atas bangsa dan negara kerena memberikan izin pengibaran bendera Cina. Kedua, bupati bisa diperhadapkan dengan proses impeachment karena dapat dikategorikan melanggar sumpah jabatan.

‚ÄúTentu (kalau) kita bicara masalah dipanggil penegak hukum, pada prinsipnya harus hadir. Kalau tidak hadir, tentu harus ada alasannya, apakah karena sakit, atau ada pekerjaan yang sudah terjadwal terlebih dahulu,” ujar dia.

Bahrain mangkir dari pemanggilan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara. Ponakan Gubernur Abdul Gani Kasuba itu seharusnya hadir pada Senin, 5 Desember kemarin, namun tak hadir dan mengirim salah satu stafnya untuk mewakilnya dalam pemeriksaan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here