BPN Ancam Pidanakan Lurah dan Kades

Dasih Cipto Nugroho BPN Batu

Kota Batu, Suara Indonesia-News.Com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Batu  dalam waktu dekat ini akan mempidanakan Lurah dan kepala Desa  di Kota Batu. Hal ini menyusul adanya  penolakan Program agraria Nasional (Prona)  atau yang biasa disebut sertifikat massal.

Asosiasi Petinggi dan lurah  (APEL) se  kota Batu ini menolak program pemerintah pusat itu  karena program tersebut rawan  dimainkan dan dimanfaatkan  untuk  kepentingan  lawan politik, mereka lebih memilih  program lain yang tidak gampang ditumpangi Politik

Dengan adanya penolakan yang digulirkan pemerintah pusat  untuk Prona itu,  BPN kota Batu lebih memilih melalui jalur hukum,  instansi  Pemerintah   dibawah naungan kementrian Agraria dan tata ruang akan mempidanakan Kades dan Lurah yang menolak program prona.

Dasih  Cipto Nugroho  Koordinator  Prona BPN Kota Batu , Rabu (19/8) mengatakan  penolakan atas program  prona itu  bisa dijerat hokum karena dinilai telah menghambat program pemerintah  dan telah melanggar  Undang-undang

“Kami sangat menyesalkan  atas penolakan program prona  yang diberikan oleh desa  dan lurah di kota Batu  dan dengan adanya penolakan dari para kepala desa dan lurah itu, pihaknya juga akan menolak sikap  mereka . Hal itu sebagai respon  dan tindak lanjut  dari penolakan program prona” ungkap Dasih Cipto Nugroho

Menyikapi penolakan  itu, BPN  akan melakukan koordinasi dengan kejaksaan Negeri (Kejari)  Kota Batu  terkait penolakan program prona. Ia melaporkan ke pihak berwajib  karena hak rakyat telah dilanggar, hak untuk  untuk mendapatkan sertifikat tanah. Sebab dengan sertifikat massal itu  rakyat  telah mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat

Dan untuk wilayah kota Batu, kata dia , mendapatkan seribu sertifikat dan pengurusanya telah di subsidi pemerintah pusat (adi wiyono).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here