BPK Serahkan 10 LHP Se – Provinsi Papua Barat, Berikut Rinciannya

Penyerahan 10 LHP Laporan Keuangan Pemkab/Pemkot TA 2016 Se Propinnsi Papua Barat, Senin (19/6/2017)

Reporter : Nehemia

MANOKWARI, Senin (19 Juni 2017) Suaraindonesia-news.com – Badan Pemeriksa Keuangan RI berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 telah melakukan pemeriksaan atas sepuluh Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran (TA) 2016 Se-Provinsi Papua Barat.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan Opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian Intern.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL, dan Catatan atas laporan Keuangan.

Dalam rangka memenuhi kewajiban Konstitusional BPK RI sesuai dengan ketentuan Pasal 23 E Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 7 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK RI, jo Pasal 1 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2016, dalam hal ini DPRD.

BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat melakukan Penyerahan LHP atas LKPD TA 2016 kepada 10 DPRD Kabupaten/Kota serta Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua Barat. Pada hari ini, Senin ( 19/06/2017 ) pukul 14.00 WIT bertempat di ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.

LHP di serahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat, Ir. Adi Sudibyo, M.M berturut-turut kepada para Ketua DPRD Kabupaten/Kota dan Para Bupati serta Walikota Sorong.

“Berdasarkan hasil Pemeriksaan, BPK memberikan Opini kepada Kabupaten Sorong medapatkan penilaian Wajar Tanpa Penecualian (WTP), Kabupaten Sorong Selatan dalam penilaiannya meraih WTP,” bebernya.

Disusul Kabupaten Teluk Bintuni yang juga mendapatkan WTP, Kabupaten Tambrauw WTP, Kabupaten Fakfak (WTP), Kabupaten Maybrat (WTP).

“Sementara Kabupaten Teluk Wondama cukup mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Kota Sorong juga cukup bertengger dengan rapor WDP, Kabupaten Manokwari Selatan WDP dan Kabupaten Manokwari juga harus puas dengan WDP nya,” imbuhnya.

Dalam acara tersebut, Kepala Perwakilan menyerahkan Piagam penghargaan Anggota VI BPK RI kepada 6 Pemerintah Kabupaten yaitu, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Fakfak, dan Kabupaten Maybrat sebagai Apresiasi atas perolehan Opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here