BPJS Ketenagakerjaan Jember: Karyawan Harus Miliki Jaminan Sosial

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember, Dwi Endah Aprilistyani (berdiri) sedang memberikan materi dalam acara Rapat Koordinasi Antara BPJS Ketenagakerjaan Jember dengan Tim Penegakan Hukum (15/6)

Reporter : Guntur Rahmatullah

JEMBER, Jumat (16/6/2017) suaraindonesia-news.com – Sudah menjadi kewajiban bagi sebuah Perusahaan untuk mengikutsertakan karyawannya dalam program jaminan sosial, dimana pemberi kerja wajib membayarkan premi untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011.

Dengan diikutsertakannya karyawan dalam program BPJS baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, maka karyawan memiliki kepastian jaminan sosial saat bekerja jika sewaktu-waktu sakit, mengalami kecelakaan kerja, dan lainnya dimana itu semua tidak dapat diduga.

Oleh sebab itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember, Dwi Endah Aprilistyani meminta langsung kepada Bagian Hukum Pemkab Jember agar mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang kewajiban Perusahaan mengikutsertakan karyawannya ke program BPJS Ketenagakerjaan

“Kami minta hal ini agar diperbupkan, agar kami punya landasan hukum untuk menjalankan program BPJS Ketenagakerjaan ini, juga dapat menertibkan perusahaan-perusahaan yang membandel,” ucap Endah dalam Rapat Koordinasi Antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Tim Penegakan Hukum (15/6) bertempat di salah satu hotel di Jember.

Acara ini dihadiri oleh Kejari Jember, Bagian Hukum Pemkab Jember serta Para Kepala OPD Kabupaten Jember.

Sementara itu, Kasubbag Kepegawaian Bina Marga dan SDA,  Mohammad Rubai meminta agar karyawan di Dinas Pemkab. Jember dianggarkan melalui APBD untuk diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami berharap karyawan di kantor dinas kami juga dinas lainnya untuk dianggarkan dalam APBD agar bisa mengikutsertakannya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan, agar itu terlaksana maka dibutuhkan Perbup,” ujar Rubai.

Rubai menambahkan bahwa alasannya meminta untuk dianggarkan ke dalam APBD karena dalam anggaran internalnya itu memang tidak ada.

Menanggapi permintaan tersebut, Kepala Bagian Hukum Pemkab Jember, Ratno menjelaskan bahwa pihaknya sedang dalam proses mengevaluasinya

“Prosesnya masih dalam tahap evaluasi terkait MoU Pemkab. Jember dengan  BPJS Ketenagakerjaan dan dalam waktu dekat akan kami laporkan kepada Ibu Bupati,” ungkap Ratno.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, Ponco Hartanto meminta jika nantinya ada perusahaan yang tetap membandel untuk dilaporkan ke Kejari

“Nanti kalau ada yang masih membandel, laporkan kepada kami, kami nantinya yang akan menindak,” tukas Ponco dalam sambutannya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan meminta kepada seluruh karyawan di perusahaan apapun yang beroperasi di Jember jika seseorang karyawan merasa belum diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember

“Karyawan juga bisa melaporkan secara langsung kepada kami apabila merasa dirinya belum diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya kami yang akan turun,” tutup Endah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here