Badan Publik Bangkalan Jangan Salah Tafsir Pada Eksistensi Komisi Informasi

Reporter: Anam

Bangkalan, Selasa (7/2/2017) suaraindonesia-news.com – Komisi Informasi (KI) merupakan partner bagi Badan Publik (BP) dalam menerjemahkan regulasi informasi baik yang terbuka maupun tertutup pada publik dengan melalui uji konsekwensi sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008.

“Jangan anggap Komisi Informasi merupakan musuh bagi Badan Publik, malah sebaliknya, kami ini merupakan patner semua BP dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” Jelas Yunus Mansur Yasin Ketua Komisi Informasi Bangkalan bernada geram karena beberapa waktu lalu mengaku diminta seseorang untuk tidak terlalu vulgar berbicara UU No 14 tersebut di media.

Pimpinan KI Bangkalan tersebut juga menjelaskan bahwa salah satu hal yang menjadi tugas dari keberadaan pihaknya baik dari Tingkat Pusat, Provinsi hingga di Tingkat Kabupaten yakni untuk memberikan pencerahan pada masyarakat atau pemohon informasi.

“Memang tugasnya Komisi Informasi memberikan pencerahan diantaranya terkait, ya Dana Desa, ya Tupoksi Desa atau regulasi dalam memperoleh informasi dari setiap Badan Publik dimaksud,” Beber Yunus dihadapan awak media pada selasa (07/02) diruang kerjanya.

Namun demikian dirinya menampik jika dianggap hendak menghandle tupoksi dari BP, jadi dirinya berharap agar pihak Badan Publik tidak salah tanggap dalam manilai eksistensi KI, khususnya pada Komisi Informasi yang berada diBangkalan selama ini.

“Itu bukan kita mau masuk keranah teknis, atau dianggap KI hendak mengerjakan laporan SPJ Desa, bukan. Kita memang harus mempreser, memang yang seharusnya mengerjakan SPJ desa itu ya perangkat desa sendiri. makanya itu pemerintah membentuk semacam Pendamping Desa itu, itu sebenarnya untuk membantu desa. Lah kalau kemudian masih dikerjakan oleh pihak kecamatan lalu fungsi adanya pendamping Desa itu apa?,” terangnya bernada tanya.

Selain hal tersebut dirinya juga mengaku sangat mendukung pada langkah Pemda Bangkalan yang telah memberlakukan peraturan mengenai setiap perangkat desa minimal berijasah SMA. Dari hal tersebut dirinya merasa semakin optimis bahwa dalam beberapa waktu kedepan Kabupaten Bangkalan Jawa Timur bisa bersaing dan setara dengan daerah maju lainnya.

“KI mendukung 100% apa yang telah disampaikan oleh Pemda dalam hal ini melalui Bapemas, cuman memang karena kondisi SDM antara SDM perkotaan dan pedesaan itu tidak sama, kalau di perkotaan ketika bapemas minta untuk mandiri okelah bisa langsung siap tapi kalau pedesaan kan harus melalui proses, contoh misalnya di kecamatan A tidak semua desa itu barangkali tidak bisa menjalankan intruksi dari bapemas itu, cuman komisi informasi dalam hal ini tetap sangat mengapresiasi apa yang sudah diinstruksikan oleh Bapemas untuk kemajuan Bangkalan,” tutupnya mengakhiri pernyataan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here