Anggota DPRD Sarankan RS. Bina Sehat Tidak Ikut Serta Dalam Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

RS. Bina Sehat

Reporter : Guntur Rahmatullah

JEMBER, Senin (29/5/2017) suaraindonesia-news.com – Terkaitnya kontroversi Peraturan Bupati (Perbup) No. 1 Tahun 2017, tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang anggarannya diambilkan dari APBD dengan tidak melibatkan peran serta Anggota Dewan dalam memberikan rekom SPM, Anggota Komisi D DPRD Jember, Alfian Andri Wijaya angkat bicara.

Alfian sangat menyayangkan Perbup ini yang masih membingungkan banyak pihak, disamping berlakunya surut dimana baru disosialisikan pada 15 Mei 2017 kepada para petinggi Rumah Sakit Daerah (RSD) milik Pemkab Jember tetapi telah diberlakukan sejak Januari 2017, juga Juklak Juknisnya belum jelas.

Menurutnya, Perbup ini juga akan menggandeng juga Rumah Sakit Swasta sebagai rekanan dari Program Pelayanan Masyarakat Miskin.

Ia menjelaskan bahwa asal muasal Perbup ini untuk menghemat anggaran, lalu jika nantinya memang benar Rumah Swasta akan digandeng terkait Perbup ini, apakah nantinya malah anggaran yang digunakan tidak akan semakin membengkak.

“RSD Soebandi saja masih Rp. 21 Milyar dari 2016-2017 yang belum terbayarkan atas Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Jember, saya belum tahu dari Kalisat dan Balung, nah kalau masih menggandeng RS swasta, apa iya nggak tambah membengkak anggarannya,” jelas Alfian. Senin (29/5/2017).

Pemkab Jember sendiri mempunyai 3 Rumah Sakit Daerah yaitu RSD dr. Soebandi Patrang, RSD Kalisat dan RSD Balung.

Jika nantinya memang benar RS. Swasta akan digandeng, Alfian berharap bahwa RS. Bina Sehat yang masyarakat umum telah tahu bersama itu milik Bupati Jember dr. Faida MMR untuk tidak ikut serta dalam program ini dimana anggarannya diambilkan dari APBD, agar tidak terjadi conflict of interest nantinya.

“Saya menyarankan, Bupati ini kan punya RS. Swasta yaitu RS. Bina Sehat agar tidak ikut serta dalam program SPM ini, meskipun sebenarnya sah-sah saja jika semisal nanti program ini jadi menggandeng RS. Swasta sebagai rekanan, tapi ini semua untuk menghindari fitnah di belakang hari nanti, mengingat program ini diambilkan dari anggaran APBD,” tutup Alfian.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here