Anggota DPRD: Pemkab Jember Terkesan Amputasi Peran Dewan

Anggota D DPRD Jember, Alfian Andri Wijaya

Reporter : Guntur Rahmatullah

JEMBER, Minggu (28/5/2017) suaraindonesia-news.com – Belakangan ini para petinggi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dibuat bingung dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati (Perbup) terkait pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat miskin.

Perbup tersebut yaitu Perbup No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang menuai banyak kontroversi.

Anggota D DPRD Jember, Alfian Andri Wijaya mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember terkait Perbup ini dimana dari hasil komunikasi tersebut, ia menerangkan bahwa terdapat beberapa poin yang menuai kontroversi dalam Perbup ini.

Salah satu poin yang ia soroti ialah dihapusnya peran Anggota DPRD dalam memberikan rekom terkait pemberian SPM kepada masyarakat miskin.

“Poin yang ia soroti dalan Perbup ini yaitu, Rekom SPM dicover penuh 100% diambilkan dari anggaran APBD, ditangani oleh Pemkab Jember dan tidak perlu lagi menggunakan rekom anggota DPRD.

“Terkesan mengamputasi peran dewan, karena sejarah dari SPM ini yang menganggarkan adalah eksekutif dan legislatif dalam hal ini Dinas Kesehatan, Dinas Sosial serta Komisi D, tetapi dalam praktiknya kok kita ini tidak dilibatkan untuk merekom,” ucap Alfian, Sabtu (27/5/2017).

Menurutnya, dari informasi yang beredar yang ia terima, menyebutkan bahwa Pemkab Jember sudah sejak lama melakukan verifikasi serta validasi (verivali) data orang miskin, data itu kemudian disalurkan ke kelurahan serta kecamatan juga dinas kesehatan sehingga jika tidak masuk data tersebut maka tidak berhak memperoleh fasilitas SPM sebagai masyarakat miskin kaitannya dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin.

“Ketika rekom dewan itu tidak diberlakukan, apakah sudah yakin dari data verivali versi Pemkab itu sudah bisa mengcover masyarakat miskin, karena kejadian di lapangan itu sangat kompleks, tidak semudah dibayangkan ketika yang sudah didata, data sudah disebarkan ke kelurahan serta kecamatan, terdata 5000 orang semisal, apakah sudah yakin dan tepat sasaran,” ucap Alfian.

Ia mencontohkan terkait pendataan guru ngaji yang akan menerima honor beberapa waktu lalu.

“Seperti kemarennya, pendataan guru ngaji, padahal sudah didata satu Musholla satu guru ngaji yang dapat, itu saja kita di lapangan  mendapatkan banyak laporan dari masyarakat bahwa masih banyak guru ngaji yang belum terdata, ini kan berkaca pada pendataan guru ngaji tersebut jika rekom dewan itu diamputasi / dihilangkan maka akan berakibat kurang validnya data juga menjaga keseimbangannya data,” terang Alfian.

Ia menambahkan, bahwa Perbup ini berlaku surut berdasarkan komunikasi dirinya dengan salah seorang petinggi di salah satu RSD milik Pemkab. Jember yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa petinggi RSD tersebut mengaku baru menerima sosialisasi terkait Perbup ini pada 15 mei 2017, padahal Perbup ini telah diberlakukan sejak Januari 2017 (berlaku surut).

“Ini merupakan produk hukum yang membingungkan, terutama kepada 3 RSD milik Pemkab Jember yang mengaku masih kebingungan mengingat Juklak serta Juknisnya juga belum jelas,” tukas Alfia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here