Alaska: Yudi Latif Mengundurkan Diri, Ketika Subsidi Gaji BPIP Rp 966 Miliar, Subsidi Rakyat Diamputasi

Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), Adri Zulpianto, SH.

JAKARTA, Minggu (10/6/2018) suaraindonesia-news.com – Untuk memenuhi gaji, tunjangan, dana operasional yang mahal dan tinggi buat Badan Pembinaan Idelogi Pancasila (BPIP), maka Sekretaris Kabinet, Pramono Anung bersama menteri Sekretariat Negara, Pratikno, meminta tambahan anggaran untuk tahun 2019 sebesar Rp.576.2 miliar

Jadi pada tahun 2019, dari kaca mata Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), Adri Zulpianto SH, anggaran untuk BPIP akan berjumlah total sebesar Rp 966.4 miliar. Sedap dan Nikmat sekali, BPIP dalam mengerus keringat rakyat yang berasal dari pajak tersebut.

“Disaat saat BPIP meminta tambahan anggaran, dan mendapat kritikan tajam dari publik karena mendapat penghasilan yang tinggi dan mahal, tiba-tiba muncul kabar tak sedap, dimana kepala BPIP, Yudi Latif mengundurkan diri,” katanya kepada media ini.

Dengan pengunduran diri Yudi Latief ini, Alaska yang terdiri dari Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Kaki Publik) bersama Lembaga Center Budget Analysist (CBA) sangat apresiasi atas apa yang menjadi langkah Yudi Latif ini.

“Ada kemungkinan, Yudi Latif sebagai aktor intelektual di lembaga BPIP tersebut ingin lembaga sehebat BPIP muncul ke publik bukan sebab Gaji dan Tunjangan yang mahal dan tinggi yang tak jelas kinerjanya,” ujarnya.

Apalagi saat ini, menurut Adri BPIP bukan lembaga yang dihormati publik, malahan telah menjadi cemoohan atau perdebatan publik.

Baca Juga: Alaska: Gaji BPIP Lebih Tepat Untuk Mencicil Hutang Negara 

“Seperti yang dibuktikan dengan munculnya jargon “
=Saya Pancasila, Saya dapat Rp.100 juta=,” ungkapnya lagi.

Mundurnya Yudi Latif yang sedang menjabat Ketua Pelaksana BPIP, di tengah usulan kenaikan anggaran yang begitu fantastis tersebut seperti praktik Satya Graha, dimana Satyagraha diartikan sebagai perlawanan terhadap kekuatan jiwa, kekuatan terhadap penguasa tirani.

“Langkah Yudi Latif untuk mengundurkan diri di tengah polemik anggaran tersebut harus diikuti oleh pejabat BPIP yang lainnya, setidaknya, para pejabat BPIP menolak kenaikan total anggaran tersebut, karena kenaikan anggaran yang fantastis itu muncul ditengah sulitnya hidup masyarakat, sehingga kenaikan anggaran merupakan tindakan yang tidak pancasilais, yang tidak memikirkan nasib rakyat,” bebernya..

Tambahan anggaran sebesar Rp.576.2 miliar atau menjadi Rp 966.492 Miliar. Adri Alaska menilai, penambahan anggaran untuk BPIP yang diusulkan oleh Pramono Anung tersebut sebagai bentuk pemerintahan yang tidak memikirkan nasib rakyat. Karena saat ini, rakyat masih terjerat persoalan sembako yang mahal, serta biaya listrik dan pajak yang semakin tinggi.

“Penambahan anggaran BPIP ini seperti penambahan alokasi subsidi buat lembaga BPIP, agar pemerintahan Jokowi bisa memanjakan dan memewahkan para pejabat BPIP,” tambahnya.

Ironisnya, kata Adri pemerintah yang menyatakan tidak sanggup membebani anggaran untuk subsidi kepentingan dan keperluan rakyat setiap tahunnya selalu justru diamputasi.

“Tapi, besarnya anggaran negara malah selalu ada untuk para pejabat di kepemerintahan yang hidupnya justru jauh dari kesulitan,” pungkasnya.

Reporter : Tim
Editor : Panji
Publiser : Tolak Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here