Alaska: Gaji BPIP Lebih Tepat Untuk Mencicil Hutang Negara

Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), Adri Zulpianto, SH.

JAKARTA, Minggu (10/6/2018) suaraindonesia-news.com – Dulu Pancasila dibuat oleh founding father, dimana founding father menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dengan ikhlas dan tulus, tanpa mau mereka menerima imbalan, atau digaji dari negara.

Menurut Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), Adri Zulpianto SH pada jaman sekarang di masa pemerintahan Jokowi, Pancasila seperti dijadikan sebagai komoditas.

“Dengan terbentuk Badan Pembinaan Idelogi Pancasila (BPIP) pengurusnya mendapatkan intensif dari negara yang lumayan besar nominalnya,” katanya kepada media ini.

Dan menurut Andri, besarnya insentif tak tanggung-tanggung yang berupa gaji berdasarkan Perpres Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai BPIP.

“Dimana Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP tersebut diberikan gaji sebesar Rp. 112.548.000, sedangkan para wakil dewan Pengarah yang didalamnya terdapat Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma’ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya mendapatkan gaji sebesar Rp. 100.811.000,” ujarnya.

Dari gambaran diatas diungkapkan Adri, bahwa Alaska yang terdiri dari Lembaga Center For Budget Analysis (CBA) dan Lembaga Kajian dan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Kaki Publik), yang menganggap besar dan tingginya gaji mereka sangat tidak adil bagi kondisi negara saat ini.

“Dimana Negara punya hutang yang menumpuk, dan tingginya atau naiknya harga sembako saat ini. Maka dari itu Megawati dan Mahfud MD yang sudah seharusnya mencontoh komunitas masyarakat seperti Muhammadiyah dan NU atau Banser NU yang kerap menjaga Pancasila dengan biaya urunan mereka sendiri dan tidak pernah mendapatkan insentif apapun dari pemerintah,” bebernya.

Alaska juga meminta kepada Megawati Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma’ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, dan Andreas Anangguru Yewangoe ketika sudah menerima Gaji atau rapelan gaji, sebaiknya dapat mengembalikan uang tersebut ke kas negara untuk mencicil hutang negara seperti apa yang dilakukan Malaysia.

“Karena sejatinya, Pancasila tidak sakti apabila negara masih berhutang dan masih menumpuk hutangnya. Dan dengan menumpuknya hutang negara kepada pihak asing, justru pancasila menjadi tersandera oleh pihak asing,” pungkasnya.

Reporter : Tim
Editor : Amin
Publiser : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here