Aktivis Anak Ini Minta Pemerintah Pedulikan Anak Jalanan

Naumi saat bersama salah satu anak jalanan

JAKARTA, Rabu (21/3/2018) suaraindonesia-news.com – Hampir semua daerah Kabupaten Kota di Indonesian pasti ada anak jalanan bahkan semakin tahun semakin membludak serta hampir tidak tercatat lagi sudah banyak simposium, seminar, diskusi, dan sebagainya yang diselenggarakan untuk membahas implementasi penanganan masalah anak jalanan itu sendiri.

Namun yang tetap kita sadari semua adalah, mereka tetap ada, selalu ada, dan kita tetap tidak peduli.

Salah satu masalah krusial dari meningkatnya jumlah anak jalanan adalah di antara mereka tidak sedikit yang berumur antara 4 sampai 18 tahun.

Mereka berada di jalan untuk hidup bebas, lari dari keluarga atau rumah atau untuk mencari tambahan pendapatan keluarga dengan menjadi pengamen, pemulung, pengemis, penjual koran dan lain-lain. Hidup di jalanan bagi mereka menjadi pilihan terakhir walaupun penuh resiko.

Berdasarkan hal diatas aktivis anak Naumi meminta agar Pemerintah memprioritaskan membantu anak anak jalan.

“Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen, Pasal 34 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara“.

Diktum konstitusi ini jelas memberikan kewenangan pada negara untuk mengurus dan bukannya untuk menangkapi anak jalanan.

Atensi utama pada pemeliharaan, penanganan dan pemberdayaan, tampaknya belum dipahami secara merata di semua instansi pemerintah tentang mandat konsitusi untuk memperhatikan kelompok marginal; seperti fakir miskin dan anak telantar.

“Landasan konstitusional dengan indikator terukur tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 Ayat 2 bahwa Negara mengembangkan suatu jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan,” jelas Naumi.

Reporter : Topan
Editor : Agira
Publisher : Tolak Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here