Aduh, Mahar Politik Masih Diberlakukan

Guntur Rahmatullah

Oleh : Guntur Rahmatullah

Seorang wartawan di Kota Pandhalungan, Jember.

Saya tak percaya, partai itu masih menerapkan mahar politik. Terlebih, Prabowo langsung yang memasang bandrol hingga miliaran rupiah.

Prabowo, orang terhormat. Pesaing Jokowi-JK di Pilpres 2014. Sampai tahun baru ini, Prabowo masih “menghantui” elektabilitas sang Presiden. Konon, Prabowo kembali digadang-gadang bakal running Pilpres 2019.

Masak iya, Prabowo sampai tega pasang harga jual beli rekomendasi? Apalagi, itu diterima La Nyalla, yang banyak diketahui teman baiknya Prabowo. Tokoh Jatim, yang sangat total mendukung Prabowo-Hatta di Pilpres 2014.

Saya juga tak yakin, La Nyalla Mattalitti, konyol basa-basi tanpa bukti. Sampai ngawur, dia pun bakal kena tawur. Ya, La Nyalla bukan sedang Lanyala (Madura : cari gara-gara).

Semisal pengakuan La Nyalla benar, saya patut berterimakasih. Pertama saya bisa tahu, jumlah TPS se-Jatim ada sekitar 68.000. Saya juga diberi tahu, honor saksi TPS, per orang Rp 200.000. Seorang tak cukup, perlu 2 orang. satu TPS honor saksi ditotal Rp 400.000.

La Nyalla, memaksa saya kembali belajar berhitung. Semua TPS se Jatim : 68.000X Rp 400.000, sehingga jika ditotal keluar angka Rp 27,2 miliar. Namun pengakuan La Nyalla seperti yang saya kutip dari detik.com, dia harus bayar Rp. 48 miliar. Diminta supaya diserahkan sebelum tanggal 20 Desember 2017.

Kenapa mahar itu diminta sebelum 20 Desember 2017?, Adakah kaitannya dengan surat “PHP” partai yang ditandatangani langsung Prabowo?. Sebuah surat partai bernomor: 12-0036/B/DPP-GERINDRA/Pilkada/2017, tentang surat tugas calon Gubernur Jatim 2018.

Surat tugas itu berisi 5 perintah untuk La Nyalla. Salah satunya, partai Prabowo itu meminta La Nyalla mencari sendiri partai lain untuk berkoalisi. Sampai tanggal 20 Desember 2017 belum tuntas, maka kesempatan La Nyalla jadi Cagub Jatim, gagal.

Lagi-lagi, semisal pengakuan La Nyalla benar, maka ijinkan saya berani menuding, bahwa surat partai itu tak lebih dari kwitansi tanda jadi motor kreditan.

Ya, ya, ya, lagi-lagi berkat La Nyalla, saya pun tahu bagaimana modus mahar politik di mainkan. Memilih untuk biaya saksi TPS. Saya kembali bertanya nakal “Jika hanya untuk biaya saksi TPS sudah diminta Rp 48 miliar, bagaimana untuk yang lain-lain?. Butuh berapa miliar lagi?”.

Saya bisa kecewa. Saya pun berkewajiban, banyak mengucapkan syukur. Beruntung La Nyalla berani. Sehingga saya, punya catatan tebal untuk bekal memilih calon presiden.

Partai Baru Lebih Dewasa

Seharusnya, partai-partai itu belajar ke yang baru. Seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partainya anak muda itu, memang belum tentu lolos verifikasi KPU. Meski lolos, belum tentu juga bisa mengalahkan Partai Prabowo. Tetapi setidaknya, PSI memiliki semangat Lawan Korupsi.

Partai peserta Pemilu paling muda di tahun 2014 : NasDem, juga perlu jadi referensi. Partai yang sejak awal, berani menggaungkan politik tanpa mahar. Rekomendasi calon kepala daerah, digratiskan.

Setidaknya, kedua partai itu sadar, pemimpin tak harus menunggu kaya. Mereka miskin namun potensial, juga berkesempatan jadi Bupati, Gubernur, bahkan Presiden.

Cara demikian juga diyakini, menekan pola balik modal yang sudah dikeluarkan saat masa kampanye. Kemudian, modal yang terlanjur besar dan gaji pemimpin daerah tidak sebanding modal, maka korupsi jadi jalan pintasnya.

Jika sudah demikian, mau diapakan negara kita?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here