Aduan Ke Mabes Polri Tak Kunjung Dapat Jawaban, Sekelompok Masyarakat Bangkep Kecewa

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di Jl. Trunojoyo Jakarta

Bangkep, Jumat (4/11/2016) suaraindonesia-news.com – Sekelompok masyarakat Banggai Kepulauan (Bangkep), merasa kecewa karena pengaduannya ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) Jakarta, Senin (31/10) lalu merasa kurang ditanggapi karena hingga saat ini belum ada jawaban yang jelas.

“Kami masyarakat Bangkep merasa kecewa, pengaduan kami beberapa waktu lalu kurang ditanggapi, buktinya hingga asat ini belum ada kejelasan,” kata Hamzah tokoh Pemuda Bangkep, Kamis (3/11).

Hamzah menduga, persoalan yang saat ini ia kawal bersama sebagian warga Bangkep masuk angin, sehingga terkesan jalan ditempat.

“Kami warga Bangkep, hanya meminta kejelasan dari apa yang sudah kami adukan beberapa hari lalu,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekelompok masyarakat Banggai Kepulauan (Bangkep) mendatangi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) di Jl. Trunojoyo Jakarta, Senin (31/10). Kedatanga mereka untuk mengadukan Calon Bupati Bangkep Zainal Mus yang akan bertarung di Pilkada Bangkep 2017 mendatang ke Kapolri. Karena mereka meragukan Surat Keterangan Catatan Polisi (SKCK) yang dipakai Zainal Mus sebagai salah satu persyaratan maju sebagai Calon Bupati Bangkep periode 2017-2022.

Selain itu, kedatangan mereka juga atas dasar Kecurigaan masyarakat Bangkep yang menilai yang bersangkutan pernah berstatus tersangka dan sempat menjalani masa hukuman.

Tidak hanya ke Mabes Polri, mereka juga mengadukan para calon Bupati Bangkep ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selain Zainal Mus, mereka juga mengadukan calon lain yaitu Irianto Malinggong.

Seperti yang di kutip dari politik.rmol.co, diketahui pada tahun 2011 lalu, Zainal Mus harus menjalani masa tahanan di Rutan Klas II Ternate selama dua tahun terkait kasus pembalakan liar di Pulau Taliabu. Dia juga pernah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Waikolbota Sanana di Kepulauan Sula tahun anggaran 2009 dan divonis 6 tahun penjara oleh majelis hakim tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri (PN) Ternate.

Vonis tersebut diperkuat Putusan PT Malut Nomor 2/PID.TIPIKOR/2013/PT.MALUT Tahun 2013 dan putusan MA sebagaimana termuat dalam amar putusan dengan nomor 1697/K/Pid.Sus/2013 tertaggal 30 Oktober 2013 yang menolak kasasi yang diajukan terpidana.

Sedangkan terkait dengan Irianto Malinggong, saat menjabat Bupati Bangkep, dalam catatan penilaian dari Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Palu terhadap hasil pemeriksaan dan laporan keuangan Kabupaten Bangkep tahun anggaran (TA) 2008 yang menyatakan bahwa BPK tidak memberikan pendapat (Disclaimer of Opinion).

BPK memiliki sejumlah alasan dan temuan yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Di antaranya, saldo aset tetap mengalami penurunan signifikan karena terdapat aset hasil pengadaan TA 2006, 2007 dan 2008 yang tidak di laporkan sebesar Rp 93,10 miliar dan aset pengadaan TA 2008 dinilai kembali di bawah harga perolehan dengan selisih sebesar Rp132,57 juta.(Zai)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here