41 Anggota Dewan dan Sekwan Kabupaten Malang di Duga Bersekongkol Mainkan Uang Anggaran 2013

Iriantoro, Seketaris DPRD Kabupaten Malang

Suara Indonesia-News.Com, Malang – Bersumber dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur, di temukan dugaan perjalanan dinas luar daerah pada program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah di Seketariat (DPRD), Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2013 tak sesuai ketentuan sebesar Rp 357.277.500,00.

Dari hasil pemeriksaan tersebut di temukan bahwa 41 personil diindikasikan tidak dilaksanakan atau diduga fiktif, yakni sebesar Rp 140.627.700,00.

Hal itu diketahui setelah BPKP jawa timur mengkonfermasi 3 maskapai penerbangan nasional. Ketiga maskapai tersebuta antara lain GI, LA, SA, Dengan demikian, belanja perjalanan dinas yang diberikan kepada 41 anggota DPRD yang meliputi uang harian, uang representatif, biaya akomodasi dan biaya transportasi tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Selain itu, ditemukan pula kemahalan harga tiket sebesar Rp 216.649.800,00 dengan rincian sebanyak 99 tiket maskapai GI dengan selisih dari harga sebenarnya sebesar Rp 40.923.600,00, sedangkan 246 tiket maskapai LA dengan total selisih harga sebesar Rp 117. 813.900,00, dan sebanyak 89 tiket maskapai SA dengan total selisih harga sebesar Rp  57.912.300,00.

Dari hasil wawancara terhadap Bendahara Pengeluaran Seketariat DPRD Kabupaten Malang, bahwa biaya perjalanan dinas yang meliputi uang harian, uang representasi, uang penginapan dan uang tranportasi dibayarkan sebelum anggota DPRD melaksakan perjalanan dinas. Padahal, biasanya biaya perjalanan dinas dibayarkan melalui staf pendamping perjalanan.Sebelum berangkat, staf pendamping perjalanan menyampaikan nama-nama anggota DPRD yang akan berangkat ke Bagian Keuangan.

Bagian Keuangan membantu menghitung uang harian dan uang representasi untuk masing-masing anggota DPRD. Pendamping akan menyampaikan tagihan atau invoice dari agen tiket kepada Bendahara Pengeluaran.

Oleh Bendahara, uang tersebut cair dan diberikan kepada pendamping untuk dibayarkan kepada agen tiket.

Staf DPRD selaku pendamping perjalanan dinas anggota DPRD menyatakan, bahwa pihaknya mendapat perintah membantu para anggota DPRD untuk booking dan memesan tiket pesawat secara berombongan melalui PT WSD. PT WSD, akan melakukan penagihan secara berkala kepada Sekretariat DPRD dengan menerbitkan invoice. Namun dari hasil konfirmasi terhadap Direktur PT.WSD, bahwa bukan agen resmi tiket pesawat, melainkan sub agen dari agen tiket lain (Rod, DWL dan B-Tr).

Dengan kondisi itu BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Malang agar memberi sanksi sesuai ketentuan kepada PPTK Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD tersebut. Selain itu menghentikan kebijakan pembelian tiket kepada sub agen dan memerintahakan kepada PPTK, Kasubag Hubungan Kelembagaan dan pendamping pelaksanaa perjalanan dinas anggota DPRD untuk mengembalikan indikasi kerugian daerah atas kelebihan pembayaran tiket perjalanan sebesar Rp 216.649,800,00 sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, serta mengupayakan pengembalian indikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp 140.627.700,00 dari 41 personil yang diindikasikan tak melaksanakan perjalanan dinas.

Sehubungan dengan temuan data BPKP tersebut,  Iriantoro, Seketaris DPRD Kabupaten Malang membantah adanya indikasi tidak berangkatnya 41 anggota dewan.

“Semua anggota dewan tetap berangkat, namun ada yang terlambat. Keterlambatan itu dikarenakan jadwal kegiatan di masing-masing partai tak sama. Sehingga untuk anggota DPRD yang terlambat, terpaksa harus menanggung biaya itu sendiri,” jelasnya Senin (02/03) di ruang kerjanya.

Iriantoro pun mengaku, bahwa  sudah melaksanakan rekomendasi oleh BPK RI untuk mengembalian kerugian keuangan daerah tersebut.

Sementara itu, Hari Sasongko, Ketua DPRD Kabupaten Malang menyatakan, bahwa atas temuan data BPK mengenai tidak berangkatnya 41 anggota dewan itu benar adanya.

” Mengenai pembengkakan harga tiket kami kurang tahu, karena semua penganggaran baik anggota dewan itu yang mengatur adalah Sekertaris Dewan. Jadi kami hanya melakukan kegiatan sesuai perencanaan. Kalau memang itu merupakan temuan dari BPK, terkait 41 anggota dewan tidak berangkat berarti benar,” ujarnya. (jk).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here